MANURUNG, ELSY RAHMI (2025) DAMPAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DARI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text surat serah terima dokumen - Elsy Rahmi Manurung.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - Elsy Rahmi Manurung.pdf Download (984kB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Elsy Rahmi Manurung.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)

Abstract

ABSTRAK Elsy Rahmi Manurung (2025) : Dampak Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dari Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Batam merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis. Oleh karena itu, Kota Batam banyak dipilih sebagai jalur penyeberangan bagi pekerja migran Indonesia. Namun, diantara pekerja tersebut masih sering ditemukan pekerja ilegal. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI, menjelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Pekerja migran Indonesia ilegal sulit untuk mendapatkan perlindungan ini karena posisinya yang tidak resmi. Oleh karena itu, PMI ilegal rentan terkena dampak berupa eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pekerja migran Indonesia ilegal dari Kota Batam berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan upaya pemerintah Kota Batam dalam mengatasi pekerja migran Indonesia ilegal di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan empiris (sosiologis) dengan sumber data primer berupa Undang-Undang 18 Tahun 2017 dan sekunder berupa jurnal dan website. Data yang dihasilkan didapatkan dari hasil wawancara dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pekerja migran Indonesia ilegal dari Kota Batam yaitu rentan terkena eksploitasi, mengalami kekerasan, tidak ada jaminan kesehatan, dan perlindungan hukum. Kota Batam sebagai akses penyeberangan bagi pekerja migran Indonesia belum bisa menghentikan praktik ini. Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan PMI selama diluar negeri. Adapun upaya pemerintah dalam mengurangi serta mengatasi praktik PMI Ilegal yaitu melalui peran Imigrasi Batam dan P4MI. Imigrasi Batam mengatasinya dengan cara memperketat proses pembuatan paspor dan memperketat proses keluar calon pekerja. Sedangkan P4MI memiliki peran dalam memberikan surat rekomendasi bagi pekerja sehingga sulit bagi yang tidak memilikinya untuk berangkat keluar negeri serta mengurus kepulangan PMI ilegal yang dideportasi. Kata kunci: Dampak, Pekerja, Migran, Ilegal, Perlindungan.

Actions (login required)

View Item