HAYATTUL KHAFI (2025) PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN JIWA KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV - Kahfi 1416.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Kahfi 1416.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (505kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) img521 - Kahfi 1416.pdf - Published Version Download (144kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa menetapkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selama pelaksanaannya di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang aktif menerapkan upaya rehabilitasi berbasis kolaboratif, melibatkan pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan terdiri dari Kepala Dinas Sosial, petugas sosial, serta individu yang pernah menjalani program rehabilitasi ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menjalankan peranannya secara aktif dalam program rehabilitasi ODGJ, meliputi pendataan, identifikasi, rujukan medis, dan pendampingan sosial. Upaya tersebut telah mengacu pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya sarana rehabilitasi, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan jiwa. Meskipun demikian, sejumlah faktor pendukung seperti kerja sama dengan rumah sakit jiwa dan keterlibatan aktif masyarakat membantu memperkuat pelaksanaan program ini. Pendampingan sosial juga terbukti efektif dalam mengurangi stigma terhadap ODGJ di masyarakat. Kata Kunci: Dinas Sosial, ODGJ, Rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Actions (login required)

View Item