AHMAD RAZALI SIREGAR, - (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 136- PKE/DKPP/XII/2023 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) Doc6 - AHMAD RAZALI SIREGAR.pdf - Published Version Download (187kB) | Preview
	Text (BAB HASIL) PEMBAHASAN - Mas Pank.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (336kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Olga Wulandari.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

KODE ETIK Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu menjadi isu sentral dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Perhatian publik terhadap kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan etika dalam pelaksanaan pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 136- PKE/DKPP/XII/2023 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pelanggaran kode etik dapat berdampak pada kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga pemilu, sehingga analisis terhadap dasar hukum dan implikasi putusan tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang- undang, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, serta literatur terkait kode etik penyelenggara pemilu. Analisis dilakukan untuk menelaah argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan DKPP serta menilai sejauh mana pertimbangan yuridis tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, profesionalisme, dan perlindungan terhadap hak-hak demokratis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP memang menyatakan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU, namun sanksi yang dijatuhkan bersifat ringan dan lebih simbolik. Hal ini menimbulkan kritik terhadap efektivitas DKPP dalam menegakkan etika serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keberanian lembaga etik dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan DKPP dan konsistensi dalam penerapan sanksi etik guna menjaga kredibilitas pemilu dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item