IVAN ASRI PRATAMA, - (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN LOWONGAN KERJA ONLINE DITINJAU OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) BAB IV - IVAN ASRI PRATAMA ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (357kB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI GABUNGAN - IVAN ASRI PRATAMA ILMU HUKUM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - IVAN ASRI PRATAMA ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (651kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja secara online. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan yang merugikan pencari kerja secara materiil maupun immateriil. Berdasarkan data dari kominfo dan survei tahunan oleh platform digital seperti Glints dan jobstreet diketahui lebih dari 20% pencari kerja di indonesia pernah mengalami penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kejahatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, KUHPerdata, KUHP) dan bahan hukum sekunder (berupa buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli). Data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan lowongan kerja online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan sebagai tindak pidana menurut Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa tuntutan ganti rugi serta pemidanaan terhadap pelaku. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih lemah karena berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian digital, identitas pelaku yang sulit dilacak, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Actions (login required)

View Item