SYALAISHA AMANI FATI’AH, - (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGANI BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Kasus Di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
|
Text
SKRIPSI SYALAISHA AMANI FATI’AH TANPA BAB IV HASIL - Syalaisha AF (1).pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text (BAB HASIL)
BAB IV HASIL SYALAISHA AMANI FATI’AH - Syalaisha AF (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (905kB) |
||
|
Text
SURAT PUBLIKASI SYALAISHA AMANI FATI’AH - Syalaisha AF (1).pdf Download (683kB) | Preview |
Abstract
Latar belakang pada penelitian ini ingin melihat peranan BPBD Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani bencana banjir yang terjadi di Desa Pekan Heran. Banjir ini merupakan masalah nyata bagi Masyarakat Desa Pekan Heran baik itu dari segi material dan non material dari sebab itu peranan BPBD ini mempunyai Peran sangat penting dalam menanggulangi bencana banjir. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir dan bagaimana peran lembaga tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini Penulis menerapkan jenis riset lapangan (Field Research), yang berlokasi di Desa Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis meliputi yakni dengan menggali data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung di lapangan. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPBD Kabupaten Indragiri Hulu belum menjalankan perannya secara maksimal kurangnya kesiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, keterbatasan logistik dan tenaga medis, serta minimnya penyuluhan dan pelatihan kepada Masyarakat terkait mitigasi bencana. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendukung juga belum berjalan optimal serta Peralatan penanggulangan bencana masih kurang dari standarisasi peralatan yang semestinya. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah khususnya pada konsep siyasah tanfidziyah, peran BPBD sebagai bagian dari eksekutif merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan mengedepankan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (‘adl), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | 000 Karya Umum | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) | ||||||||
| Depositing User: | Mrs. Rasdanelis | ||||||||
| Date Deposited: | 18 Jul 2025 07:59 | ||||||||
| Last Modified: | 18 Jul 2025 07:59 | ||||||||
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/90860 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
