ILHAM WAHYUDI, - (2025) PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA NEGERI 1 RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV - ilham wahyudi.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - ilham wahyudi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (535kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) img504 - ilham wahyudi.pdf - Published Version Download (144kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 1 Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, serta melihatnya dari perspektif fiqh siyasah. Peraturan ini mengatur integrasi pendidikan anti korupsi dalam seluruh mata pelajaran di sekolah menengah, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi pada generasi muda. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang tercantum dalam peraturan dengan praktik di SMA Negeri 1 Rantau Kopar. Pendidikan anti korupsi hanya dimasukkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan tidak diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama ketidakterlaksananya peraturan secara utuh adalah kurangnya petunjuk teknis yang jelas dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kondisi ini membuat pihak sekolah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan peraturan dengan baik dan menyeluruh. Meskipun demikian, SMA Negeri 1 Rantau Kopar tetap menunjukkan inisiatif positif dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran yang relevan, meskipun tanpa analisis yang mendalam terhadap peraturan tersebut. Dari perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah tanfidziyah yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, peraturan ini seharusnya dilaksanakan dengan konsisten oleh pihak berwenang. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjalankan undang-undang dengan adil dan jelas, serta memastikan bahwa instrumen pelaksana memiliki pemahaman dan dukungan teknis yang cukup untuk melaksanakan aturan yang ada. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya peraturan ini dengan baik mencerminkan kurangnya pemahaman dan keseriusan dalam pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan pendidikan yang anti korupsi kepada generasi muda. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip fiqh siyasah, pelaksanaannya belum optimal. Keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis yang jelas dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak sekolah. Agar pendidikan anti korupsi dapat dijalankan dengan efektif, dibutuhkan upaya bersama untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan, serta pelatihan yang intensif bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat sekolah. Kata Kunci: Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020, Pendidikan Anti Korupsi, SMA Negeri 1 Rantau Kopar, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah

Actions (login required)

View Item