MUHAMMAD ROIS MAULANA, - (2025) ANALISIS PELAKSANAAN WARIS TERHADAP CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA KUDAP KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text PUBLIKASI - Rois Maulana.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - Rois Maulana.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Rois Maulana.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana cucu yang orang tuanya (ayah) telah meninggal sebelum pewaris (kakek) wafat. tidak memperoleh bagian warisan. Padahal, dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti, apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi terhadap keluarga dan tokoh masyarakat di Desa Kudap, dan dokumentasi. analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian waris terbagi menjadi 2 tahap: (a) Berdasarkan hukum waris Islam, namun menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris yang menerima, sehingga terjadi konflik, (b) Dilakukan pembagian ulang secara adat melalui mufakat keluarga, yang disetujui seluruh penerima warisan. namun hal ini menimbulkan masalah karena cucu laki- laki dari anak pewaris yang telah meninggal tidak diberi hak sebagai ahli waris pengganti. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti antara lain: (a) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, (b) Kuatnya pengaruh adat atau kebiasaan lokal yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat, (c) Kurangnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi atau penyuluhan, serta (d) Konflik internal keluarga yang menyebabkan pembagian warisan tidak dilakukan secara adil dan terbuka. Secara teoritis, dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) Pasal 185 secara tegas mendukung mekanisme penggantian kedudukan waris pengganti, dengan syarat bagian cucu tidak melebihi bagian orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia (kompilasi Hukum Islam), cucu yang menggantikan posisi orang tuanya seharusnya diakui sebagai ahli waris pengganti. Praktik yang tidak memasukkan cucu sebagai ahli waris pengganti merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan syariah dan bertentangan dengan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item