SYARIFAH IHZA ALPIRA, - (2025) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH KEPALA DESA SIMALINYANG KABUPATEN KAMPAR KIRI TENGAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text publikasi - SYARIFAH IHZA ALPIRA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf Download (626kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - SYARIFAH IHZA ALPIRA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - SYARIFAH IHZA ALPIRA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Udang-Undang nomor 3 tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh kepala desa dalam mendorong kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa. Di Desa Simalinyang, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi kurangnya perhatian Kepala Desa, partisipasi masyarakat, maupun koordinasi lintas pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan kepala desa dalam pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, serta data sekunder berupa dokumen pembangunan, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dalam prakteknya di lapangan masih adanya beberapa kendala seperti kepala desa dalam pelaksanaannya belum melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pada jalan dan drainase. Kondisi jalan Desa yang berlubang dan bergelombang membahayakan prasarana transportasi masyarakat juga pada drainase yang belum terbangun sesuai kebutuhan. Membuat air tergenang dan sarang nyamuk yang menyebabkan penduduk terserang wabah demam berdarah dangue (DBD). Dalam fiqh siyasah tanfiziyah sudah sesuai, hanya saja pelaksanaannya belum optimal.

Actions (login required)

View Item