FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT, - (2025) PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN SIAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI FIRMAN WATERMAK TANPA BAB IV - FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI FIRMAN WATERMAK AFTER SIDANG BAB IV - FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (374kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat Pernyataan Publikasi Firman - FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT.pdf - Published Version Download (345kB) | Preview

Abstract

"ABSTRAK Firman Taufiq Hidayat (2025) : Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Bawaslu Kabupaten Siak Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Pemilu diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan serta pengawasan setiap tahapan pemilu, termasuk masa kampanye. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye masih terus terjadi secara berulang dalam setiap periode pemilu, termasuk pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Siak, khususnya dalam lingkup kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sabak Auh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kampanye secara berulang, serta meninjau efektivitas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk anggota Bawaslu, Panwascam, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di wilayah Panwascam Sabak Auh masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: rendahnya kesadaran hukum peserta dan masyarakat, kurangnya sosialisasi regulasi kampanye, lemahnya pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, keterlibatan pihak ketiga (vendor) dalam pemasangan APK yang tidak memahami aturan, serta belum optimalnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum pemilu dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini menimbulkan celah pelanggaran yang tidak tertangani secara tegas dan konsisten. Dengan merujuk pada asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), maka penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif antara penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, peserta pemilu, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawas pemilu di tingkat kecamatan, serta pembentukan sistem pengawasan partisipatif yang berbasis komunitas guna menciptakan Pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Kampanye, Kabupaten Siak."

Actions (login required)

View Item