DICKY KURNIAWAN, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TERHADAP PERIZINAN DAN PENATAAN JARAK TOKO RITEL MODERN DENGAN UMKM DI KECAMATAN BINAWIDYA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab gabungan) DICKY KURNIAWAN_12120711502 - DICKY KURNIAWAN Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab hasil) DICKY KURNIAWAN BAB 4-56-74 - DICKY KURNIAWAN Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (426kB)
Preview	Text (Surat Pernyataan) IMG-20250707-WA0017 (1) - DICKY KURNIAWAN Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena menjamurnya toko ritel modern yang berdiri berdekatan dengan UMKM jenis eceran tradisional, khususnya di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Padahal, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang dalam Pasal 21 ayat (2)-nya mengatur bahwa jarak minimal antara toko ritel modern dan UMKM jenis eceran tradisional adalah 350 meter. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, serta memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari dominasi pasar oleh toko modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, yang dikaji dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini melibatkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, pelaku UMKM jenis pedagang eceran, serta konsumen atau masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya belum berjalan secara optimal. Disperindag hanya menekankan pada aspek administratif dalam proses perizinan melalui OSS, sedangkan pengawasan pasca-izin dan evaluasi kesesuaian lapangan belum dilakukan secara menyeluruh. Toko ritel modern yang berdiri melanggar aturan jarak masih ditemukan di berbagai titik, yang menandakan lemahnya pengawasan, tidak adanya sistem pemetaan digital, dan minimnya sanksi bagi pelanggar. Di sisi lain, banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin usaha dan tidak mengetahui adanya aturan jarak tersebut, yang mengindikasikan rendahnya partisipasi serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Kesimpulannya, implementasi kebijakan belum mencerminkan perlindungan substantif terhadap usaha mikro. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan berupa penguatan pengawasan berbasis data spasial, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta program sosialisasi dan pembinaan hukum kepada pelaku usaha kecil agar tercipta keadilan dalam persaingan usaha di wilayah perkotaan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Toko Ritel Modern, Usaha Mikro, Pengawasan, Disperindag, Binawidya.

Actions (login required)

View Item