MOKHTAR BIN SENIK, - (2025) IMPLEMENTASI HUKUM POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) BAB I-III, V - Mokhtar bin senik.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL PENELITIAN - Mokhtar bin senik.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (626kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) fall20250706_0002_compressed-3 - Mokhtar bin senik.pdf - Published Version Download (107kB) | Preview

Abstract

Poligami di Malaysia diatur dalam hukum keluarga Islam, yang mewajibkan persetujuan Mahkamah Syariah sebelum seorang pria menikah lebih dari satu kali. Namun, dalam praktiknya, banyak pernikahan poligami dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, terutama dengan menikah di luar negeri seperti di Thailand atau Indonesia. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait dengan status hukum istri dan anak, hak-hak perempuan, serta pengawasan pemerintah terhadap pernikahan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia, mengidentifikasi faktor penyebab maraknya praktik ini, serta mengevaluasi dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan ahli hukum Islam dan praktisi peradilan syariah, serta analisis kasus-kasus poligami ilegal di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik poligami di Malaysia tidak hanya didasarkan pada perasaan dan cinta, tetapi juga berfungsi dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bagi sebagian pria, poligami menjadi simbol kekayaan dan hak, sementara sebagian istri terlalu patuh sehingga rela berkorban agar tidak kehilangan suami. Ketatnya prosedur perizinan, biaya administrasi yang tinggi, serta faktor sosial dan budaya menjadi alasan utama banyak pria memilih menikah tanpa izin resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum dan ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku juga memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang lebih fleksibel, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama antarnegara untuk mengatasi fenomena ini.

Actions (login required)

View Item