ARI NALDI, - (2025) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB V - Ari Naldi.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - Ari Naldi.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) PERNYATAAN - Ari Naldi.pdf Download (62kB) | Preview

Abstract

Ari Naldi (2025) : Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA hukum atas data pribadi konsumen fintech, di tengah meningkatnya risiko kebocoran data dan lemahnya pengawasan. Banyak kasus ditemukan di mana data pribadi seperti identitas, informasi keuangan, hingga akses terhadap daftar kontak pengguna diperoleh dan digunakan tanpa persetujuan yang jelas, atau bahkan disebarluaskan secara ilegal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait lemahnya perlindungan hukum terhadap hak privasi, terutama dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh ketidakharmonisan antaraturan, tumpang tindih pengawasan, dan ketiadaan standar teknis yang seragam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum dan kebijakan sektoral yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen fintech di Indonesia Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi konsumen financial technology di Indonesia? (2) Bagaimana standarisasi terhadap perlindungan data pribadi konsumen financial technology di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan sektoral, jurnal, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan memiliki sejumlah regulasi sektoral Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, namun masih terdapat kelemahan normatif dan kelembagaan. Belum terbentuknya lembaga pengawas independen serta tidak diwajibkannya penunjukan pejabat pelindungan data secara universal menimbulkan kekosongan pengawasan. Di sisi lain, General Data Protection Regulation (GDPR) menunjukkan keunggulan dalam struktur kelembagaan, prinsip perlindungan data yang rinci seperti data minimization dan accountability, serta sistem sanksi yang lebih tegas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam GDPR untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi konsumen dalam sektor fintech. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Fintech, Regulasi Sektoral, GDPR

Actions (login required)

View Item