KAMALULHYSHAM MOHD SUHUT, - (2025) ADJUDIKASI DALAM PROBLEMATIKA NASAB ANAK ZINA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI MALAYSIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB HASIL - kamalulhysham mohd suhut.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - kamalulhysham mohd suhut.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (970kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - kamalulhysham mohd suhut.pdf - Published Version Download (373kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji adjudikasi dalam konteks nasab anak hasil zina di Mahkamah Rendah Syariah di Malaysia. Kasus ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan interpretasi hukum syariah, keadilan, dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi dari putusan Mahkamah Rendah Syariah dalam menetapkan nasab anak hasil zina, serta untuk memahami implikasi sosial, kemanusiaan, dan hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, dengan fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Rendah Syariah di Malaysia. Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi argumen hukum yang diterapkan, prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan, serta implikasi sosial dan hukum dari putusan tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah terkait nasab anak dan persetubuhan luar nikah sangat penting dalam penegakan hukum Islam dan norma sosial. Mahkamah berpegang pada prinsip hukum syarak, seperti syarat kelahiran minimal enam bulan setelah pernikahan, dan pengakuan berzina orang tua yang memengaruhi nasab anak. Keputusan ini tidak hanya melindungi hak anak tetapi juga menciptakan preseden hukum yang berupaya mengharmonisasikan hukum sipil dan hukum agama. Namun, kritik terhadap keputusan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip hukum Islam dan pengakuan hak-hak individu, terutama dalam mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak hasil hubungan di luar nikah. Tantangan ini memerlukan dialog antara otoritas hukum sipil dan keagamaan untuk memastikan keadilan yang inklusif dan harmonis dalam masyarakat multikultural, sambil tetap menghormati nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi.

Actions (login required)

View Item