RITA PRASETIANI, - (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV - RITA PRASETIANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - RITA PRASETIANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (662kB)
Preview	Text (SURAT PERNYTAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN - RITA PRASETIANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang berdampak multidimensi terhadap perempuan sebagai kelompok rentan. Negara telah merespons persoalan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Namun dalam implementasinya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal di berbagai daerah, termasuk Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak UPT PPA Kota Pekanbaru. Adapun lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuana Dan Anak (UPT PPA) Jl. Durian N0. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah memberikan beberapa bentuk perlindungan seperti layanan pengaduan, konseling, pendampingan hukum, dan rujukan ke rumah aman. Namun, pelaksanaannya sering kali terbentur berbagai kendala, antara lain minimnya tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum, tidak tersedianya rumah aman permanen, serta koordinasi yang lemah antar instansi terkait (kepolisian, Dinas Sosial, dan Kejaksaan). Selain itu, masih tingginya budaya patriarki dan stigma terhadap korban membuat sebagian besar perempuan enggan melapor atau mencabut laporan sebelum proses hukum selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum oleh UPT PPA Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PKDRT, yaitu keadilan, keberpihakan kepada korban, dan penyediaan layanan yang terpadu. Padahal, sesuai mandat undang-undang, negara melalui institusi pelaksana seharusnya mampu menjamin pemulihan korban secara menyeluruh, bukan sekadar prosedural. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan

Actions (login required)

View Item