AMIRAH HASNA HANIFAH, - (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - AMIRAH HASNA HANIFAH ADMINISTRASI NEGARA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - AMIRAH HASNA HANIFAH ADMINISTRASI NEGARA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat Serah Terima Dokumen - AMIRAH HASNA HANIFAH ADMINISTRASI NEGARA.pdf - Published Version Download (591kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PEKANBARU Oleh: Amirah Hasna Hanifah NIM. 12170521560 Kota Pekanbaru memiliki populasi terbanyak dalam hal pemilik usaha mikro dan kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Sesuai UU 33 tahun 2014 pelaku usaha di wajibkan melakukan suatu legalitas yaitu sertifikasi halal, dalam hal ini self declare menjadi jalur yang dikhususkan untuk pelaku UMK. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan dari George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertama, indikator komunikasi dalam hal ini dilaksanakan oleh satgas layanan jaminan produk halal, pusat pendampingan UIN Suska Riau, dan pendamping proses produk halal melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Kedua, indikator sumber daya ini didukung oleh adanya pelatihan terhadap pendamping proses produk halal sebelum mendampingi pelaku usaha. Ketiga, indikator disposisi dalam proses pengangkatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, meski demikian masih terdapat para pendamping yang non aktif. Keempat, indikator struktur birokrasi sudah terdapat standar operasional prosedur (SOP) pada penyelenggaraannya dan juga upaya koordinasi yang terus dilaksanakan dengan berbagai pihak terkait. Implementasi Kebijakan penyelenggaraan sertifikasi halal self declare beriringan dengan beberapa hambatan diantaranya masih terdapat pendamping proses produk halal yang tidak aktif dan kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Pekanbaru terhadap produk halal. Kata kunci: Sertifikasi halal, self declare, Implementasi Kebijakan, Usaha mikro dan kecil (UMK).

Actions (login required)

View Item