ALFONDA MAIKEL, - (2025) TINJAUAN YURIDIS AKTIVISME YUDISIAL (JUDICIAL ACTIVISM) TERHADAP KONSTITUSIONALITAS PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI ALFONDA MAIKEL - ALFONDA MAIKEL Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - ALFONDA MAIKEL Ilmu Hukum.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan serah upload - ALFONDA MAIKEL Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (534kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ALFONDA MAIKEL, (2025) : Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (Judicial Activism) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kewenangan aktivisme yudisial MK dalam judicial review telah menambah norma baru pada UU Pemilu yang seharusnya MK berperan negative legislator tampak bergeser menjadi positive legislator. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui kewenangan MK dalam melakukan aktivisme yudisial melalui perubahan frasa persyaratan pencalonan usia capres dan cawapres dan praktik aktivisme yudisial MK dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan implikasinya terhadap konstitusionalitas serta batas-batas kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Data dianalisis berdasarkan metode kualitatif menggunakan penarikan Kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivisme yudisial dengan transformasi MK dari negative legislator menjadi positive legislator. Pendekatan hukum progresif melalui textual reading dan moral reading menciptakan norma baru untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat. MK mengombinasikan metode interpretasi dan konstruksi menggabungkan syarat kuantitatif dan kualitatif. Putusan MK dipandang sebagai upaya memperluas partisipasi politik bagi calon potensial pemimpin negara. Secara yuridis, putusan ini menggunakan penafsiran konstitusi luas dan keadilan substantif. Implikasinya menyangkut dinamika sosial-politik (pengakuan pengalaman kepemimpinan elektoral sebagai kualifikasi) dan prinsip kepastian hukum. Praktik aktivisme yudisial dalam putusan ini menunjukkan kompleksitas keseimbangan antara interpretasi konstitusi yang progresif dengan prinsip rule of law dan separation of powers, sehingga diperlukan pembatasan agar MK tetap independen dan sesuai koridor konstitusi. Kata kunci: Aktivime Yudisial, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item