SYADZA FITRI ANJANI, - (2025) PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN RIAU TERHADAP PELAYANAN PT PLN (PERSERO) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - SYADZA FITRI ANJANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - SYADZA FITRI ANJANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) publikasi - SYADZA FITRI ANJANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (441kB) | Preview

Abstract

Keberadaan lembaga Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ialah sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik guna meningkatkan mutu pelayanan di segala bidang. Namun, laporan Ombudsman Perwakilan Riau tahun 2024 mengindikasikan peningkatan dugaan maladministrasi oleh PT PLN (Persero) Kota Pekanbaru yang semulanya sudah membaik di tahun dari tahun 2022 hingga 2023. Hal ini tentu mempertanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Riau terhadap pelayanan PT PLN (Persero) Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengawasan Ombudsman Perwakilan Riau terhadap pelayanan PT PLN (Persero) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan utama yakni efektivitas hukum. Sedangkan, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan sumber data sekunder diperoleh dari buku atau jurnal terkait pengawasan pelayanan oleh Ombudsman, serta laporan pengawasan dari Ombudsman Perwakilan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah laporan pada tahun 2022–2024 tidak dapat dijadikan indikator tunggal untuk menilai kualitas pengawasan ataupun capaian kinerja Ombudsman Perwakilan Riau. Pengawasan Ombudsman Perwakilan Riau terhadap pelayanan PT PLN (Persero) Kota Pekanbaru telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia hanya saja belum terlaksana secara optimal. Sebab, ada 3 (tiga) kendala yang mempengaruhi kinerja Ombudsman Perwakilan Riau, yakni kurangnya jumlah dan minimnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM, terjadinya efisiensi anggaran, dan adanya keterbatasan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi PT PLN (Persero) Kota Pekanbaru karena kedudukan dan keberadaannya.

Actions (login required)

View Item