ZULEKA ROHMAH YANTIKA, - (2025) IMPLEMENTASI PERIZINAN KEPALA DESA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2024 DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI ZULEKA ROHMAH YANTIKA - Zuleka Rohmah.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text BAB IV - Zuleka Rohmah.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text pernyataan upload - Zuleka Rohmah.pdf Download (558kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Zuleka Rohmah Yantika, (2025): Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undangundang No 3 Tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur Perspektif Siyasah Dusturiyah Penelitian ini dilatar belakangi oleh Prosedur Perizinan Pencalonan kepala desa tepatnya di Desa Sungai Lambu Makmur. Untuk memastikan hal-hal Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan jujur dan adil, diperlukannya kejelasan hukum mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemilihan kepala desa juga merupakan salah satu pesta demokrasi di Indonesia, lantaran pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktek demokrasi dilingkup pemerintahan desa. Undang-undang yang mengatur PNS yang naik menjadi Kepala Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur ketentuan mengenai PNS yang mencalonkan diri, dipilih, dan diangkat menjadi Kepala Desa. Kemudian terdapat perubahan Undangundang yang mengatur yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perizinan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mengkaji implementasi peraturan di Desa Sungai Lambu Makmur, dan untuk menyusun perspektif siyasah dusturiyah terkait Pencalonan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di desa Sungai Lambu Makmur . Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun yang menjadi informan penelitian yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang PNS yang bekerja didesa Sungai Lambu Makmur dan 2 orang Masyarakat yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Lalu, teknik analisis data dilakukan reduksi data yang diperoleh di lapangan, disajikan dan disimpulkan. Hal ini dapat dilakukan agar dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pandangan Fiqh Dusturiyah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia ialah implementasi maslahah dusturiyah Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok.Karena tidak ada keharusan bagi pegawai negeri sipil untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan tidak bertentangan dengan islam. Kata Kunci: Perizinan, Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil, Fiqh Dusturiyah

Actions (login required)

View Item