HASIBUAN, NOVITAULI (2025) ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text Pernyataan Persetujuan Publikasi - Novita Uli Hasibuan.pdf Download (401kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI NOVITA ULI HSB (TANPA BAB IV) - Novita Uli Hasibuan.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI NOVITA ULI HSB (BAB IV) - Novita Uli Hasibuan.pdf Restricted to Repository staff only Download (805kB)

Abstract

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang berisi informasi mengenai individu dan keluarga yang memiliki status kesejahteraan sosial rendah, serta digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat dari berbagai macam program bantuan sosial. Dengan adanya pengelolan data yang akurat dan valid maka penyaluran berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 11 narasumber, yang terdiri dari Ketua Divisi DTKS, tiga orang petugas pengisi data DTKS, operator pengelola DTKS, pendamping PKH di Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kepala Desa Sungai Korang, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tiga warga dari desa yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengelolaan DTKS, Dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data serta ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah. Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan data DTKS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi proses pengusulan data, verifikasi dan validasi data, hingga penggunaan data dalam penyaluran bantuan sosial. Akan tetapi masih ditemukan sejumlah faktor hambatan seperti ketidakstabilan jaringan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data, perubahan data yang tidak tercatat secara real time, serta penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang masih belum tepat sasaran, pengelolaan DTKS masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara ideal. Dalam praktiknya, nilai amanah belum terimplementasi secara optimal, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta kurangnya transparansi dalam proses verifikasi data. Prinsip keadilan juga belum sepenuhnya terwujud dalam pendataan, karena masih ditemukan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Actions (login required)

View Item