ANNISA DWI AMALIA ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSI DENGAN ALASAN SUAMI HOMOSEKSUAL (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap). Skripsi thesis, UNSPECIFIED.

Preview	Text LENGKAP KECUALI BAB 4 - Annisa Dwi Amalia.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text BAB HASIL - Annisa Dwi Amalia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (2MB)
Preview	Text Surat pernyataan annisa dwi SIZE - Annisa Dwi Amalia.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap. yang berisikan permasalahan suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istri, karena orientasi homoseksual. Kasus ini menjadi dasar gugatan rekonvensi perceraian Termohon (istri). Namun, gugatan rekonvensi tersebut ditolak karena belum memenuhi syarat administratif yaitu berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap, mengenai penolakan gugatan rekonvensi stri dengan alasan homoseksual berdasarkan sudut pandang maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber primer yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap., dan bahan bacaan lain terkait dengan penelitian ini. Data yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan rekonvensi karena belum terpenuhinya syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yaitu berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sehingga hakim menimbang ketidakharmonisan yang terjadi diantara keduanya belum mencapai kondisi perselisihan terus-menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan perspektif maqashid syariah terhadap pertimbangan hakim tersebut tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan maslahat dan mencegah mafsadah bagi pihak, khususnya istri yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan moral akibat perilaku suami yang berorientasi pada homoseksual.

Actions (login required)

View Item