DEA PUTRI GUSTIANINGSIH, - (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI MITRA BEASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PERASURANSIAN (Studi Kasus di AJB Bumi Putera 1912 Dumai). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB IV - mbakd.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) PEMBAHASAN - mbakd.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (414kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Doc4 - mbakd.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dalan kasus gagal bayar klaim oleh AJB Bumiputera yang kemudia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian. Perlindungan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh semua orang dalam kondisi apapun dan ini merupakan suatu bentuk Upaya dari Lembaga yang berwenang untuk memberikan bentuk tanggung jawab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah serta akibat hukum yang didapatkan oleh kedua belah pihak akibat dari terjadinya gagal bayar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor AJB Bumi Putera Kota Dumai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Pihak AJB Bumiputera menerapkan program Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) sebagai Solusi pembayaran klaim, Dimana nasabah hanya menerima 50% dari nilai klaim setelah memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan ini belum sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 53 yang seharusnya nasabah bisa menerima hak yang sudah disepakati namun itu semua berbanding terbalik denga napa yang terjadi di lapangan. Akibat hukum yang terjadi antara kedua belah pihak ialah pihak asuransi mendapat pembinaan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan nasabah mengalami kerugian yang cukup signifikan

Actions (login required)

View Item