AMANDA AZHARI, - (2025) POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Amanda Azhari.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Amanda Azhari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - Amanda Azhari.pdf - Published Version Download (303kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK AMANDA AZHARI, (2025): POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh perubahan definisi “nelayan kecil” dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan dan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perubahan tersebut memunculkan persoalan hukum karena memperluas cakupan subjek hukum yang termasuk dalam kategori nelayan kecil, yang sebelumnya memiliki kriteria yang lebih spesifik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya perlindungan hukum bagi nelayan kecil tradisional yang selama ini bergantung pada kebijakan afirmatif dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum yang melandasi perubahan definisi tersebut serta bagaimana seharusnya definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap nelayan kecil menunjukkan perubahan arah kebijakan dari perlindungan kelompok rentan menuju kemudahan investasi. Hal ini tercermin dari perubahan definisi nelayan kecil yang lebih fleksibel tanpa batasan teknis seperti dalam UU No. 45 Tahun 2009. Faktor pembentuk definisi tersebut didasarkan pada upaya harmonisasi antara UU Perikanan dan UU Pelayaran, khususnya dalam penyederhanaan perizinan kapal. Namun, penghapusan batasan ukuran kapal justru membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar, sehingga menimbulkan dampak antara lain meningkatnya resiko overfishing, konflik antar nelayan, serta terpinggirnya sektor nelayan tradisional dari sektor perikanan nasional. Kata Kunci : Politik Hukum, Nelayan Kecil, Undang-Undang Cipta Kerja.

Actions (login required)

View Item