INDRA KURNIA, - (2025) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN PASAMAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI INDRA KURNIA - Indra Kurnia.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Indra Kurnia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (690kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan upload - Indra Kurnia.pdf - Published Version Download (833kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK INDRA KURNIA (2025) : Implementasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Umum 2024 ( Studi Kasus KPU Kabupaten Pasaman ) Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi masih ada para penyandang disabilitas yang belum mendapatkan aksesibilitas ataupun fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024 dan apa saja faktor penghambat implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemilihan umun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan mencari data yang diperlukan untuk penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum maka di gunakan data primer yaitu KPU Kabupaten Pasaman dan angket dan data sekunder yaitu dokumentasi, buku-buku literatur dan jurnal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengimplementasian pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Pasaman masih ada yang belum maksimal penerapannya menurut UU No. 7 Tahun 2017 seperti kurangnya data yang akurat, sosialisasi pemilihan umum yang belum merata, dan fasilitas-fasilitas di tempat pemungutan suara masih belum ramah bagi para penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat pengimplementasian pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman di antaranya seperti masih adanya penyandang disbilitas yang belum menerima sosialisasi tentang pemilu, petugas PPS yang masih ada yang belum paham dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan fasilitas yang belum ramah bagi penyandang disabilitas Kata Kunci : Hak Pilih, Disabilitas, Pemilihan umum

Actions (login required)

View Item