YOSI NUR ADHA, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PENGGELAPAN DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ROKAN HILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI YOSI NUR ADHA - oci na.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - oci na.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (687kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan - oci na.pdf - Published Version Download (559kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Yosi Nur Adha, (2025) : Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorotif Pada Kasus Penggelapaan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir Restorative Justice menjadi penyelesaian perkara yang menitikberatkan para pihak yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dan tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui persidangan, perlu adanya upaya perdamaian secara mediasi melalui mekanisme pendekatan Restorative Justice yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara oleh penegak hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai bentuk tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana proses implementasi dan kendala Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penggaelapan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Berdasarkan hasil Penelitian, dapat dipahami bahwa Proses pelaksanaan Restorative Justice telah memenuhi syarat formil dan materil secara efektif. Namun dalam mekanisme Restorative Justice yang telah dilakukan Kejaksaan Rokan Hilir pada kasus penggelapan masih belum efektif, hal ini disebab oleh pihak berperkara tidak memenuhi syarat proses Restorative Justive karena terlambatnya salah satu pihak terkait menyelesaikan perdamaian sehingga berkas p-21 siap untuk di limpahkan ke Pengadilan, maka pihak berperkara berkendala dalam proses pelaksanaan Restorative Justice daam kasus penggalapan. Kata kunci : Restorative Justice, Penggelapan.

Actions (login required)

View Item