HANIFA SURYANI, - (2025) ANALISIS KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB IV - HANIFA SURYANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) PEMBAHASAN - HANIFA SURYANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (286kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi - HANIFA SURYANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai analisis ketentuan Presidential Threshold dalam pemilu di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Adapun yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah bagaimana ketentuan Presidential Threshold ini mempengaruhi hak untuk dipilih dan memilih, prinsip non diskriminasi, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan yang adil. Ketentuan Presidential Threshold ini dianggap menimbulkan masalah ketika di analisis dari perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun alasan mengapa Presidential Threshold ini di anggap menjadi masalah : Pertama, dengan adanya ketentuan Presidential Threshold ini membuat adanya batasan Hak politik untuk dipilih. Kedua, Presidential Threshold ini di anggap diskriminasi terhadap partai politik kecil dan calon indenpenden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis aturan Presidential Threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia? (2) Bagaimana Implikasi aturan Presidential Threshold terhadap hak konstitusional warga negara dalam konsep hak asasi manusia pada sistem demokrasi di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis aturan Presidential Threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptua. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketentuan Presidential Threshold ini pada dasarnya tidaklah melanggar atau mencederai hak asasi manusia sebagai warga negara dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penerapan Presidential Threshold ini tidaklah menghilangkan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara Indonesia khususnya dalam hak politik. Hanya saja, dengan adanya ketentuan Presidential Threshold ini menghalangi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanpa dukungan partai politik, dan memberikan batasan kepada partai politik agar bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Actions (login required)

View Item