DAYU MAHESA PUTRA, - (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MASYARAKAT KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Dayu Mahesa Putra.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Dayu Mahesa Putra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - Dayu Mahesa Putra.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah sangat penting, karena KIK merupakan hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat, dan merupkan cerminan budaya dari masyarakat yang bersangkutan, yang senantiasa dipakai secara turun temurun sebagai kebiasaan atau cerminan dari adat istiadat setempat. Demikian juga halnya di Kabupaten Kampar, yang mana masyarakatnya juga memiliki KIK, tetapi belum dapat dilindungi secara hukum karena tidak terdaftar sebagai hak KIK di Kementerian, sehingga dapat saja dimanfaatkan oleh pihak lain. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan alat pengumpul datanya adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan permasalahan yang diteliti secara sistematis, dengan mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni dari hal yang berisfat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, antara lain dilihat dari pendataan KIK, penjagaan dan pemeliharaan KIK, sistem informasi KIK, pemanfaatan dan pelestarian KIK, dan Pendanaan KIK di Kabupaten Kampar belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena KIK di Kabupaten Kampar belum terdaftar dan belum tercantum dalam sistem informasi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap KIK masyarakat Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, antara lain adalah tidak terdata dan tidak terdaftar di Kemenkumham karena belum dipatenkan, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat juga kurang mendukung keberadaan dari KIK di Kabupaten Kampar, serta penjagaan dan pelestarian KIK juga belum maksimal dilaksanakan, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kabupaten Kampar mengalami hambatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual Komunal, Masyarakat Kampar

Actions (login required)

View Item