RISMA AYU WULANDARI, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI RISMA AYU WULANDARI bab gab.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI RISMA AYU WULANDARI bab hasil.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum yaitu tidak meratanya informasi mengenai keberadaan Posbakum tersebut kepada masyarakat, sehingga banyak para pihak pencari keadilan yang belum mengetahui tugas serta fungsi Posbakum itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dan Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkan pada apa yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya di masyarakat maka penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah, Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama sudah Terealisasi tetapi belum maksimal ada beberapa faktor penghambat yaitu: 1. Kurang Pengetahuan Masyarakat terhadap layanan hukum gratis di Pengadilan Agama. 2. Kesulitan Masyarakat memenuhi persyaratan 3. Kurang mendapatkan informasi dari Posbakum Pengadilan Agama. 4. Faktor Anggaran Kata Kunci: Bantuan Hukum, Implementasi, Masyarakat Tidak Mampu

Actions (login required)

View Item