RIZKI ANANDA FUTRI HARAHAP, - (2025) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi Kasus: Putusan Nomor: 2202/Pid. Sus/2023/PN. Mdn dan 2184/Pid.Sus/2024/PN. Mdn). Skripsi thesis, UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI REVISI RIZKI ANANDA PUTRI HARAHAP Bab Gab.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI REVISI RIZKI ANANDA PUTRI HARAHAP Bab Hasil.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu tindak pidana kejahatan di indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktik penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, timbul persoalan akibat tidak adanya keseragaman persepsi di kalangan aparat penegak hukum mengenai penerapan sanksi. Sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas. Disparitas dalam putusan pidana menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum karena berpotensi mengikis prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam kasus narkotika, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan studi kasus Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas dalam kedua putusan terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat, serta adanya ruang diskresi yang luas bagi hakim. Selain itu, faktor non-yuridis seperti ketiadaan penasihat hukum dalam salah satu perkara turut memengaruhi perbedaan putusan. Meskipun kedua terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, terdapat selisih hukuman yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan pedoman pemidanaan nasional yang baku, penerapan prinsip keadilan substantif dalam pertimbangan hakim, dan pemenuhan hak pendampingan hukum bagi setiap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP guna menjamin peradilan yang adil dan setara. Kata Kunci: Disparitas, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim.

Actions (login required)

View Item