NELPAWITA, - (2025) IMPLEMENTASI PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DAN KEADILAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (530kB)

Abstract

Penelitian ini melatar belakangi melihat implementasi prinsip equality before the law dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip equality before the law dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) dan untuk menemukan kendala dalam implementasi prinsip equality before the law dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip equality before the law dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) dan apa saja kendala dalam implementasi prinsip equality before the law dan prinsip keadilan terhadap pelaku pemerkosaan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip equality before the law dan prinsip keadilan (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik. Secara normatif, KUHAP telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak terdakwa, seperti hak atas pemberitahuan dakwaan dan hak mendapatkan bantuan hukum. Dalam praktiknya, hak-hak ini memang telah dijalankan, terutama terhadap terdakwa yang tidak mampu. Dan meskipun secara hukum prinsip equality before the law dan keadilan telah diakomodasi dalam sistem peradilan, penerapannya (Studi kasus pemerkosaan nomor 229/Pid.B/2024/PN BKN) masih mengalami banyak kendala. Tidak konsistennya penerapan hukum, kurangnya integritas aparat peradilan, kesenjangan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor utama yang menghambat proses peradilan yang adil dan setara terhadap semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk reformasi dalam sistem hukum, peningkatan integritas hakim dan aparat hukum, serta penguatan akses terhadap bantuan hukum guna memastikan prinsip keadilan dapat ditegakkan secara lebih konsisten dan efektif. Kata kunci : equality before the law, keadilan,pemerkosaan

Actions (login required)

View Item