MUHAMMAD HABIBI, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN PADA WILAYAH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Taman Wisata Alam Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Skripsi thesis, SYARIAH DAN HUKUM.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (17MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (597kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan taman wisata alam buluh cina yang merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kawasan ini mengalami ancaman serius akibat perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum pengusaha dengan membuka lahan untuk perkebunan sawit ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina dan apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan pada wilayah konservasi sumber daya alam taman wisata alam buluh cina. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan kawasan konservasi di taman wisata alam buluh cina masih dapat dikatakan belum optimal dan efektif. Hal ini didasari oleh analisa penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto, 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum, sanksi terhadap pelaku belum diterapkan secara tegas dan banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum pengusaha sawit ilegal. Faktor aparat penegak hokum, keterbatasan personel dan fasilitas menyebabkan lemahnya pengawasan di lapangan. Faktor sarana dan prasarana, kurangnya alat pemantauan seperti drone sehingga mustahil untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh. Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah konservasi masih rendah, sehingga edukasi dan pendekatan berbasis sosialisasi dan edukasi sangat dibutuhkan. Faktor kebudayaan, eksploitasi sumber daya alam yang telah berlangsung lama seperti sudah membudaya di tengah masyarakat serta lemahnya kesadaran konservasi di kalangan masyarakat. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan di wilayah konservasi taman wisata alam buluh cina menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pengawasan menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kawasan konservasi, serta kurangnya koordinasi antara Balai Besar KSDA Riau dengan Polri jadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusakan Hutan, dan Wilayah Konservasi

Actions (login required)

View Item