INDAH FEBRIANA, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN KIOS TANPA IZIN DI TROTOAR JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Skripsi thesis, SYARIAH DAN HUKUM.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (23MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (647kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya ditemukan penertiban kios tanpa izin yang berada di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Pendirian kios tanpa izin ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bentuk dari kios yang tidak memiliki izin resmi ini seperti berdirinya suatu ruko atau kios ilegal baik dalam bentuk semi permanen maupun tidak yang berada di bahu jalan seperti yang terbuat dari kayu, plastik atau semi permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study (studi kasus). Dengan informan penelitian adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku informan kunci, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku informan utama serta Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja selaku informan pendukung. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi, penindakan dengan mengeluarkan surat edaran berupa teguran lisan dan kemudian melakukan eksekusi yaitu pembongkaran secara paksa terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga mereka tidak mematuhi aturan dan membantah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, pengaturan personil anggota Satpol PP dan jarak tempuh yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban ke Jalan HR. Soebrantas yang cukup jauh menjadi hambatan internal bagi Satpol PP. Kata Kunci: Kios Tanpa izin, Penegakan Hukum, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Actions (login required)

View Item