Devi Permata Sari (2014) PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU DALAM PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 1 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (51kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (8kB) | Preview

Abstract

Dalam hal pentingnya suatu peraturan perundang-undangan itu untuk mengatur, khususnya masyarakat kota Pekanbaru, maka diperlukan Peran Kemenkumham Riau dalam menyebarluaskan dan sosialisasi Peraturasn perundang-undangan itu untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 01 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan perundang-undangan dan salah satu lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah Kanwil Kemenkumham Riau namun masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum tahu tentang peraturan perundang-undangan sedangkan fiksi hukum tetap berlaku setelah sebuah peraturan perundang-undangan itu telah diundangkan maka semua orang dianggap mengetahui peraturan perundsng-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kanwil Kemenkumham Riau dalam penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Perpres No. 01 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan apa saja yang menjadi kendala dalam penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundangundangan serta bagaimana solusi kanwil Kemenkumham Riau dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum sosilologi yang berlokasi di Kota Pekanbaru yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, tapi sebagai alat pengumpul data digunakan observasi, angket dan wawancara dengan tekhnik acak atau disebut juga dengan Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kemenkumham dalam menyebarluaskan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan belum maksimal maksudnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih sangat banyak masyarakat kota Pekanbaru yang tidak tahu akan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah diundangkan. Bagi kemenkumham sendiri yang ii menjadi kendala dalam penyebarluasan dan sosialisasi adalah dibagian administrasi (anggaran), kurangnya anggaran dalam penyebarluasan dan sosialisasi membuat Kanwil Kemenkumham Riau kurang bisa maksimal dalam melakukan penyebarluasan dan sosialisasi. Sedangkan menurut masyarakat sendiri Kanwil Kemenkumham Riau terkendala secara tekhnis yaitu cara sosialisasi Kanwil Kemenkumham Riau yang tidak menyeluruh ke semua masyarakat kota Pekanbaru dan sangat jarangnya sosialisasi secara langsung sehingga membuat masyarakat kota Pekanbaru tidak tahu dan tidak mengerti akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengatasi kendala dibagian anggaran itu maka Kanwil kemenkumham Riau mengatasinya dengan memanfaatkan anggaran yang ada dan membuat peta sosialisasi, serta kerja sama dengan Kabag Hukum dan Perundang-undangan Kota Pekanbaru.

Actions (login required)

View Item