Ery Suheri (2011) KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM MENGURUS PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_2011192.pdf Download (364kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul: “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM MENGURUS PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975”. Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah adanya pasangan yang menikah di hadapan P3N kecamatan Serbajadi, namun tidak mendapatkan buku nikah. Administrasi perkawinan pasangan ini sudah dilengkapi sampai ke P3N, namun P3N tidak meneruskan administrasi tersebut ke Kantor Urusan Agama, karena terjadinya konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan dan bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, dan mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan. Dalam penelitian ini populasinya berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 20 orang pihak Instansi KUA/ PPPN, 33 orang dari pasangan yang menikah pada masa konflik di Kecamatan Serbajadi. Namun karena populasinya terlalu banyak, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan atau sekitar 15 orang. Yang terdiri dari 5 orang dari pihak Instansi KUA/ PPPN, 10 pasangan yang menikah pada tahun 2004. Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan masih rendah. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan ada tiga, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, luasnya wilayah kecamatan Serbajadi dan kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan yang dilakukan pada masa konflik tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun setelah konflik berakhir, pencatatan perkawinan pada masa konflik yang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan akan melanggar Peraturan Pemerintah tersebut.

Actions (login required)

View Item