SUDIRMAN, - (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI SUDIRMAN.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSRAK SUDIRMAN (2024) : Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh publik(masyarakat) dan tentu saja dengan tujuan agar dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan dengan baik Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan Diakhir akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintali daerah Dalam Pembangunan Keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Berdasarkan Undang- Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling Peneliti memakai analisa "kualitatif yaitu merupakan data yang muncul berwujud katakata dan bukan rangkaian angka Dari hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan yang dilakukan di Desa Pengalihan Kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan suda sesuai dengan aturan sistematika pelaksanaan pembangunan Desa hanya saja dalam Peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 23 perlunya akses informasi agar masyarakat tidak beranggapan hal negatif tentang apa yang telah di laksanakan oleh penyelenggara, selain berkewajiban mengelola sarana, prasarana. dan/atau fasilitas pelayanan publik tetapi juga harus serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik Pembangunan dalam Persefektif Fiqih Siyasah meliputi prinsip dan tujuan pembangunan dalam Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam terdiri dari tauhid, tazkiyah, mengedepankan kemaslahatan umum, dan mengikuti kerperluan serta tiada pembaziran. Sedangkan pembangunan dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas kehidupan, serta mencapai pembangunan yang seimbang Kata Kunci : Implementasi,Penanganan, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item