PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN YANG TERJADI PADA TRANSAKSI ONLINEDI KOTA PEKANBARU

ADJI DWI PLANTINO SIRAIT, - (2024) PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN YANG TERJADI PADA TRANSAKSI ONLINEDI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text
GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf
Download (2MB) | Preview

Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Adji Dwi Plantino Sirait (2024): Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melaui Transaksi Online Di Kota Pekanbaru. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan ketidakpuasan dari konsumen yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka pemerintah telah menyediakan badan penyelesaian sengketa konsumen, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi didalam Masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dikota pekanbaru dalam melakukan perlindungan kepada setiap hak-hak para konsumen dikota pekanbaru. Dan mencari tahu apa saja kendala-kendala yang dihadapi bpsk dalam menyelesaikan sengketa transaksi online di kota pekanbaru. Penelitian ini memiliki jenis penelitian sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. penulis melakukan penelitian langsung kelapangan yang berlokasi dikantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu selama 2022-2024 pihak BPSK kota pekanbaru terdapat 4 kasus sengketa transaksi online yang mana 3 dari kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi dan 1 kasus melalui arbitrase. BPSK Kota Pekanbaru telah melakukan tugas danwewenang nya sesuai dengan aturan keputusa mentri Perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya bpsk kota pekanbaru dihadapkan pada berbagai hambatan. Kata kunci: Perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, transaksi online.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Contributors: