DIAN OKTAVIANI, - (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT. ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
SKRIPSI Dian Oktaviani (Kecuali Bab V).pdf Download (2MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB V)
SKRIPSI Dian Oktaviani (BAB V) .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (852kB) |
Abstract
ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT. ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS) OLEH: DIAN OKTAVIANI 12070523321 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Dan mengetahui faktor penghambat penyelesaian konflik agraria. Teori yang digunakan adalah teori Irawan dkk (2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Talang Muandau, telah berupaya aktif berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Hal ini terlihat dari banyaknya pertemuan mediasi yang diselenggarakan dan upaya untuk melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun telah berupaya, namun peran pemerintah daerah masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi menjadi kendala dalam mencapai penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada upaya mediasi sebagai solusi utama, tanpa mempertimbangkan opsi lain seperti arbitrase atau pengadilan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di pemerintah daerah menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik. Sejarah konflik yang panjang, tumpang tindih klaim atas lahan, dan kompleksitas masalah hukum menjadi faktor eksternal yang memperumit penyelesaian konflik. Kata kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Konflik Agraria
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara | ||||||||
| Depositing User: | fekon - | ||||||||
| Date Deposited: | 29 Nov 2024 02:27 | ||||||||
| Last Modified: | 29 Nov 2024 02:28 | ||||||||
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/84668 |
Actions (login required)
 |
View Item |