CHINTYA MUKTI, - (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA INDAH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI CHINTYA MUKTI.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (778kB)

Abstract

ABSTRAK Chintya Mukti (1445H/2023M): “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah” Penulisan Skirpsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa namun pelaksanaan peraturan ini masih belum cukup maksimal. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar, faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (field Research). Yang berlokasi di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala Dusun. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Fungsi BPD diatur dalam pasal 30 yaitu: 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa , hanya ada kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdes) yang memang sudah ada tetapi hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan RPJMDes yang bersifat regular setiap tahunnya. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, adapun aspirasi yang sudah dilaksanakan yaitu masyarakat meminta PJ Kepala Desa warga desa karya indah sedangkan yang belum terlaksana yakni pemekaran desa dan tapal batas antara RT, RW dan Dusun desa lain. 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang di danai APBDesa, non APBDesa, dan kegiatan penugasan dari pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah adalah sarana kerja yang kurang memadai serta kecilnya pendapatan dan tunjangan anggota BPD. Berdasarkan tinjaun fiqih siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana lembaga tersebut sebagai lembaga tersebut sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa, serta dalam pelaksanaan musyawarah dilakukan di suatu tempat untuk mendengarkan aspirasi warga sehingga sehingga sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura. Kata Kunci: Perda, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item