ABDUL AZIZ, - (2024) PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : ANALISIS PUTUSAN NOMOR .25/PDT.G/2020/PA.SAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI ABDUL AZIZ.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Abdul Aziz (2024) : Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G /2020/Pa.Sak Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II, yaitu mengenai perkara pembatalan per kawinan Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak, yang mana di dalamnya terdapat kasus si Istri (Termohon I) telah melakukan penipuan kepada suaminya (Pemohon) atas dirinya karenakan dirinya sudah hamil duluan sebelum melakukan pernikahan dengan pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan karena unsur penipuan yang disebabkan hamil duluan Perkara Nomor:25/Pdt.G/2020/PA.Sak, serta untuk mengetahui tinjaun Hukum Islam terhadap pembatalan perkawian disebabkan unsur penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis mendalam (indepth analysis). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan dari putusan Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak. Data sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan peneliti kaji yaitu bahan yang didapat dari skripsi, jurnal dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 25/Pdt.G/2020/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan bahwa menyatakan pernikahan antara Permohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (2) dan KHI pasal 72 ayat (2), serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini ialah pertama pemohon merasa tertipu mengenai diri istrinya itu telah hamil akibat perbuatanya dengan laki-laki lain, kedua bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi 2 (dua) orang. ketiga menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan mencoret Kutipan Akta Nikah dari Register Akta Nikah. Sedangkan berdasarkan Tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam, karena si perempuan ketika akad pernikahan diadakan ia telah berbohong karena statusnya telah hamil sebelum melakukan akad dan anak yang dikandungnya merupakan perbuatan dengan laki-laki lain.

Actions (login required)

View Item