WINDA AMANAH NUR INSANI, - (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI WINDA AMANAH NUR INSANI.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Winda Amanah Nur Insani (2024): Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah Latar belakang masalah penelitian adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang menyebabkan korban mengalami trauma dan diperlukannya respon pemerintah daerah dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui bagaimana respon Pelmelrintah Daelrah dalam melaksanakan perlindungan anak terkait kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak dibawah umur di Kelcamatan Bathin Sollapan Kabupateln Belngkalis. (2) Untu mengetahui apa kendala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam perannya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah Daerah dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Bathin Solapan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan (Field Research). Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif, yakni semua data yang didapat dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Pendekatan penelitan ini yaitu fiqih siyasah dauliyah. Sumber data yaitu primer, yang diperoleh dengan wawancara langsung dari Kasubag UPT PPA dan Staff UPT PPA, sekunder diperoleh dari pustaka atau buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA, sudah menjalankan perannya. Akan teltapi masih adanya angka pellapolran ylang telrus melningkat. Meskipun demikian UPT PPA tetap berupaya melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan ini. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya fasilitas yang memadai untuk kenyamanan korban, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani trauma psikologis terhadap korban. Menurut perspektif fiqh siyasah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan sudah sesuai dengan aturan islam, namun pelaksanaan dan upaya perlindungan serta pelaporan dari masyarakat yang masih kurang. Kata kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Kasus, Kekerasan Seksual, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item