ANNISA AHMAD DAUS, - (2024) TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (606kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan, yaitu melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada kendaraan guna mengetahui keadaan kendaraan tersebut layak atau tidaknya digunakan dijalan. Rumusan masalah ialah bagaimana tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan,menggambarkan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memerlukan data primer dan sekundernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni dengan menetukan standar pengujian kendaraan,melakukan pengukuran,dan melakukan perbaikan. Hal ini dinilai belum terlaksana secara maksimal karena masih banyak kendaraan barang maupun masyarakat yang tidak mengikuti pengujian kendaraan. Faktor penghambat ada 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor penghambat eksternal dalam pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan yaitu Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan, Sementara itu faktor penghambat internal dalam pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan ialah Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang belum optimal, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas ,Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap,dan Kurangnya Sosialisasi. Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Tugas, Pengujian, Kendaraan

Actions (login required)

View Item