Sri Rahayu, - (2024) Kewenangan Jaksa Agung Menetapkan Deponering Ditinjau Berdasarkan Asas Oportunitas dan Asas Equality Before The Law. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text TANPA BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (322kB)

Abstract

ABSTRAK Sri Rahayu, (2024) : Kewenangan Jaksa Agung Menetapkan Deponering Ditinjau Berdasarkan Asas Oportunitas dan Asas Equality Before The Law Sistem peradilan pidana adalah pondasi utama dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, deponering memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Deponering sendiri memberikan akses tertutup terhadap perkaranya demi kepentingan umum, namun kenyataannya masih terjadi pro kontra dimasyarakat karena adanya asas persamaan dimata hukum yang mana seharusnya orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan deponering dan bagaimana pelaksanaan deponering yang dilakukan Jaksa Agung terhadap kasus Bambang Widjojanto. Metode penelitian pada skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal terkait penelitian ini dan sumber non hukum kamus-kamus hukum, internet, media massa dan sebagainya yang terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara atau deponering berdasarkan asas oportunitas telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan no 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI pasal 35 huruf c sedangkan dalam asas equality before the law merupakan bentuk kewenangan tebang pilih dikarenakan hanya diberlakukan kepada pihak-pihak yang memiliki jabatan tertentu dalam lembaga pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung terhadap kasus Bambang Widjojanto dilakukan deponering dikarenakan figur aktivis anti korupsi dan merupakan wakil komisioner KPK melekat padanya sehingga diberikan agar citra lembaga KPK juga tidak ikut rusak. Kata Kunci: Deponering, Asas Oportunitas, Asas Equality Before the Law.

Actions (login required)

View Item