RISKY MEI HENDRA, - (2024) PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI INDRAGRI HILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KEUALI BAB IV benar.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV BENAR.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (381kB)

Abstract

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang berwewenang untuk mengawasi aliran keagamaan dalam masyarakat berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terdapat aliran yang diawasi oleh tim pakem yaitu LDII. Menurut pihak Kejaksaan perlunya pengawasan terhadap LDII karena merupakan aliran yang sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung. Namun berbeda dengan anggota tim pakem yang lain yatu MUI Kabupaten Inhil, mereka membantah hal tersebut atas dasar Fatwa MUI Tahun 2006. Masyarakat setempat juga berpendapat bahwa LDII bukan aliran yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dari peristiwa yang kontradiktif ini perlu diketahui pelkasanaan aliran keagamaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan apa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian turun ke lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian sosiologis yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Teknik pengambilan informan di penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir belum berjalan dengan maksimal, disebabkan minimnya kegiatan pengawasan terhadap aliran keagamaan yang dianggap berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga Tim Pakem yang dikoordinasikan oleh Kejaksaan hanya melakukan rapat koordinasi saja. Upaya yang harusnya dilakukan oleh Tim Pakem ialah tindakan yang bersifat pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif). Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor koordinasi. Kata Kunci: Pelaksanaan, Aliran keagamaan

Actions (login required)

View Item