SHANIA WIDYA PUTRI, - (2024) KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (654kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyak angkutan umum mini bus yang tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala dan tanda uji berkala, masa uji Kirnya telah mati atau kadaluarsa dan ditemukan mini bus sudah tidak laik jalan namun masih bebas beroperasi di jalan, sebagaimana uji berkala wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu saat ini masih banyak pemilik angkutan umum atau PO (Perusahaan Otobus) khususnya mini bus yang tidak melakukan uji berkala namun masih beroperasi hingga saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apa Faktor penyebab kurangnya Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan (fieldresearch). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah Kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya uji berkala ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih tergolong rendah. Hal ini karena masih banyak kendaraan bermotor khususnya Mini Bus angkutan umum yang tidak laik jalan atau dengan kata lain tidak memiliki izin beroperasi namun masih beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah angkutan umum mini bus yang didapatkan dari Dinas Perhubungan bahwa angkutan umum yang melakukan uji berkala yaitu hanya sebanyak 6 angkutan dari 42 angkutan yang wajib uji berkala, sedangkan yang tidak melakukan uji berkala yaitu sebanyak 36 angkutan. Adapun faktor kurangnya kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus datang dari Faktor internal dan eksternal. Yang mana Faktor internal meliputi keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, masyarakat yang apatis terhadap uji berkala, kurangnya pengetahuan hukum, serta kurangnya pemahaman hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian faktor eksternal meliputi kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu mengenai uji berkala.

Actions (login required)

View Item