TASYA DWI AGUSTIRA RINALDI, - (2024) TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (742kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang tentang hak tanggungan dan akibat hukum penyimpangan prosedur jaminan pelunasan utang yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi kreditur. Penyelesaian kredit bermasalah dalam industri perbankan dewasa ini merupakan permasalahan kompleks dan memerlukan banyak strategi agar bank mendapatkan kembali haknya. Lelang agunan kredit merupakan salah satu cara efektif dalam penyelesaian kredit debitur macet. Namun dalam proses lelang banyak ditemukan hambatan, dan hal ini berpotensi menimbulkan tertundanya kembali pemenuhan kewajiban debitur macet kepada bank sehingga sangat merugikan bank dan secara luas berdampak pada dunia bisnis dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pemberian perlindungan hukum bagi kreditur atas terjadinya penyimpangan ketentuan mengenai prosedur jaminan pelunasan utang debitur serta akibat hukum atas terjadinya penyimpangan hukum tersebut. Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pengumpulan data adalah studi dokumen yang dinalisis kuantitatif dan dituangkan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui jalur hukum. Penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum. Perlindungan hukum bagi kreditur atas terjadinya penyimpangan tertentu mengenai prosedur jaminan pelunasan utang debitur, maka kreditur mempunyai hak untuk melakukan lelang terhadap hak tanggungan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang hak tanggungan. Akibat hukum atas terjadinya penyimpangan ketentuan mengenai prosedur jaminan pelunasan utang debitur, maka pada prinsipnya barang jaminan tidak dapat dieksekusi hanya berdasarkan surat kuasa membebankan tanggungan, ketika pihak debitur melakukan ingkar janji Kata Kuci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Hak Tanggungan

Actions (login required)

View Item