PUTRI REZKI, - (2024) LARANGAN KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (589kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, dimana fakta yang terjadi dilapangan masih tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, ketidaksesuaian isi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau dengan apa yang diterapkan oleh UPT KPHP Minas Tahura dan Polisi Kehutanan. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris/sosiologis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di wilayah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPHP Minas Tahura dan Kantor Polisi Kehutanan. Informan penelitian terdiri dari Informan Kunci 2 orang, Informan Utaman 1 orang dan Informan tambahan 2 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau belum optimal. UPT KPHP Minas Tahura dan Polisi Kehutanan belum efektif dalam memproses terkait pelarangan hukum terhadap kerusakan hutan belum sesuai peraturan hukum. Masyarakat yang dengan sengaja melakukan perusakan hutan yaitu penebangan pohon, mendirikan pemukiman, dan membuat lahan perkebunan dengan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan hukum masih kurang, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga lemah bahkan membuat oknum masyarakat tersebut tidak jera. Hambatan dalam penertiban ini meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya larangan terhadap kerusakan hutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan sosialisasi tentang pelarangan hukum terhadap kerusakan hutan tersebut. Kata kunci: Larangan, Kerusakan Hutan, Tahura SSH.

Actions (login required)

View Item