WIDA NURWATI, - (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Wida Nurwati, (2023): Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqih Siyasah Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, pada Pasal 1 adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan dan dapat berperan untuk meninggkatkan kesejahteraan masyarakat maka BUMDes harus di kelola sesuai dengan Pasal 4 yaitu dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip (a) profesional; (b) terbuka dan bertanggung jawab; (c) partisipatif; (d) prioritas sumber daya lokal; dan (e) berkelanjutan. Namun, BUMDes Syariah Kembang Setanjung belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipatif. Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitan ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDes Syariah Kembang Setanjung belum maksimal dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Pasal 4 yaitu prinsip partisipatif sehingga banyak masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi untuk memajukan BUMDes, sehingga BUMDes kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan beberapa kendala lainnya yaitu kurangnya dana dan kinerja yang masih kurang maksimal dari BUMDes itu sendiri. Dari pandangan fiqih siyasah BUMDes Syariah Kembang Setanjung belum memenuhi syariat islam karena masih mengunakan sistem konvensional bukan dengan sistem syariah. Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa,Kesejahteraan, Fiqih

Actions (login required)

View Item