EDRIA DWI PRATIWI, - (2024) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PEPAYA KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (500kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kegiatan PKL dianggap sebagai aktivitas ilegal karena menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga mengganggu kepentingan umum. Lapak yang tidak teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian, serta keberadaan PKL itu sendiri sudah menyebabkan konflik, seperti masalah sampah dan menutupi barang dagangan Pedagang Umum dan lain-lain. Berdasarkan problematika tersebut dapat diambil pokok permaslahan yaitu; Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pepaya Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru serta Bagaimana Kebijakan Publik Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisi deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi, lokasi penelitian ini berfokus di kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder seperti buku-buku dan perundangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan Penertiban PKL di Jalan Pepaya, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, masih belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan. Pendekatan persuasif kurang menyeluruh, terbatasnya anggaran dan personil mempengaruhi sosialisasi, serta penertiban represif sering dihadapi perlawanan dari PKL. Relokasi juga terkendala keengganan PKL pindah ke lokasi yang dianggap kurang strategis, dan pembinaan belum maksimal akibat keterbatasan anggaran. Hambatan lain termasuk rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan alternatif lokasi berjualan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan lahan relokasi, dan minimnya dukungan masyarakat.

Actions (login required)

View Item