Zulkhoiri Efendi (2011) PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_2011179.pdf Download (518kB) | Preview

Abstract

Dalam pernikahan wali merupakan hal yang urgen, wali menurut mayoritas Mazhab merupakan rukun sahnya pernikahan. Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi yang menganggap sah pernikahan tanpa wali. Pandangan Hanafipun didukung dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur’an maupun hadits. Untuk mengetahui pandangan ini, penyusun tertarik untuk meneliti “PERWALIAN WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI“. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan wanita sebagai wali menurut Abu Hanifah, dan untuk mengetahui landasan pemikiran Abu Hanifah dalam hal perwalian, serta untuk mengetahui tinjauan pemikiran Abu Hanifah menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa sebagian ulama’ berpendapat wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun sahnya pernikahan. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali merupakan syarat kelengkapan perkawinan. Sementara dalam fiqh, terdapat perbedaan yaitu bahwa ulama Hanafiah membolehkan perempuan menikah tanpa persetujuan walinya. Dan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, karena permpuan yang sudah akil baligh dianggap memiliki kecakapan hukum yang sempurna, dalam hal ini Abu Hanifah menggunakan dalil surat Al-Baqarah Ayat 240 dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli, sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian untuk melakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan wali, wanita tidak saja dijadikan objek hukum sebagaimana kebanyakan ulama dalam memahami ayat ayat tentang wanita pada umumnya mendiskriminasikan wanita, namun padahal lebih dari itu wanitapun bisa menjadi subjek hukum dalam segala bidang dengan memandang situasi dan kondisi dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.

Actions (login required)

View Item