HASNI SYARAH, - (2024) IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI OLEH GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN KERINCI KANAN, BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text BAB I-BAB V.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (593kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu lebih dalam mengenai implementasi program pengembangan kehidupan berkoperasi yang dilaksanakan oleh pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kecamatan Kerinci Kanan beserta faktor penghambatnya, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Yang mana di Kecamatan Kerinci Kanan ditemukannya fenomena masalah bahwa banyak perempuan di Perdesaan yang tidak aktif dalam ekonomi keluarga yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung pada pendapatan suami. Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 47. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Dengan Responden pada penelitian ini yaitu camat kerinci kanan, ketua Pokja II, ketua PKK Desa, dan anggota PKK Desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kerinci Kanan. Sumber yang dipakai meliputi data Primer. Dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan studi Kepustakaan. Kemudian metode analisa data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian di Kecamatan Kerinci Kanan ini menunjukan masih banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan program pengembangan kehidupan berkoperasi, mulai dari sosialisasi yang tidak maksimal dan secara merata hingga minat dari masyarakat yang tidak diperhatikan sehingga tidak maksimalnya program pengembangan kehidupan berkoperasi oleh pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sehingga menimbulkan fenomena masalah banyak perempuan yang tidak berperan aktif dalam ekonomi keluarga. Jika dilihat pada Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, yang seharusnya dilakukan oleh PKK adalah pembinaan keluarga serta mendorong secara keseluruhan untuk pemberdayaan keluarga dalam peningkatan pendapatan keluarga, faktor penghambat dalam menjalankan program pengembangan kehidupan berkoperasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) terhadap masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tanggung jawab kelompok penerima manfaat terhadap dana bergulir yang diberikan, tidak ada program khusus untuk koperasi, dan laporan administrasi tidak dibuat secara nyata dan tidak lengkap.

Actions (login required)

View Item