NURUL KHAIRIYAH, - (2024) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 28 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (940kB)
Preview	Text SKRIPSI NURUL KHAIRIYAH.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nurul Khairiyah (2024): Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Kampanye pemilu merupakan suatu sarana yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dan suara dari pemilih dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pengawasan, kampanye pemilu juga menjadi area penting yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa semua kegiatan kampanye dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengawasi kampanye pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studikepustakaan dan dokumentasi. Metode dalam analisis data merupakan dengan melihat langsung kelapangan dan juga pengolahan dengan data yang telah tertera yang telah di muat dalam tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses pelaksanaan kampanye berlangsung adanya terdapat beberapa temuan dan laporan pelanggaran kampanye. Penelitian ini juga mengidentifikasi ada beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain terbatasnya personil, terbatasnya jaringan, masyarakat yang kurang memahami tugas dan kewajibannya. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya mengatasi kendala tersebut dengan sigap dengan melakukan sosialisasi pada setiap daerah dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah melakukan pengawasan dan pencegahan terkait pelanggaran kampanye namun kurang optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 dan belum sepenuhnya berjalan dengan prinsip wilayat al-hisbah yang ada pada fiqh siyasah. Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan Kampanye, Pemilu 2024, Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item